(CALON APARATUS SIPIL NEGARA)
Anggota Komisi II DPR, Zainun Ahmadi mengatakan, praktek mafia pegawai
honorer yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
terjadi dari daerah hingga pusat.
‘’Praktik mafia honorer itu seperti orang yang buang angin, ada tapi tidak ada yang mau mengaku,” kata Zainun dihubungi wartawan, Kamis (17/5).
Bahkan, dia mensinyalir, praktek ini terjadi tidak hanya secara vertikal atau dari tingkat bawah hingga atas, namun juga horizontal yakni antarsesama daerah.
‘’Bahkan, tercipta tali temali yang bersifat vertical dan horinzontal. Vertical itu terjadi kerja sama antara daerah, provinsi dan pusat. Adapun horizontal itu terjadi antar daerah sendiri,’’ ungkap dia.
Menurutnya, praktek ini terjadi karena diduga ada kerjasama antara pegawai di pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi hingga pusat, dengan oknum pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Diakui Zainun, DPR sudah banyak mendengar adanya fenomena tersebut, namun tidak bisa mengurainya, membongkar sampai menghilangkan praktek tersebut. ‘’Kita tidak tahu mengurainya bagaimana, karena seperti orang buang angin, siapa orangnya kita tidak tahu,” kata dia.
Bahkan, lanjut dia, banyak korban yang tertipu, sudah bayar agar masuk Kategori I (KI), tapi ternyata tidak. Atau bayar agar masuk dari Kategori II ke KI.
“Kita dengar semua hal itu, tapi sangat sulit untuk membongkarnya,’’ ujar dia. Berdasarkan informasi yang masuk dan sepengetahuan dia, praktik tersebut terjadi tidak hanya di BKD dan BKN, tapi juga melibatkan pegawai di Pemkot, Pemda, Pemprov, dan pemerintah pusat. ‘’Mereka kerja bareng, tidak mungkin kalau hanya BKD atau BKN saja,” ungkapnya.
‘’Karena itu sulit untuk membongkarnya tanpa ada kemauan serius dari pemerintah pusat, dalam hal ini presiden dan menteri terkait,’’ tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Ia prihatin, karena fenomena mafia honorer tersebut bisa mereduksi kualitas PNS yang diterima. ‘’Bagaimana PNS mau berkualitas, dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, karena begitu mereka diangkat langsung berpikir bagaimana caranya agar mengembalikan modal yang sudah keluar,’’ ujarnya.
Menurutnya, fenomena ini jelas membuktikan belum berjalannya reformasi birokrasi dengan baik seperti yang digembar-gemborkan pemerintah selama ini. Ia menilai reformasi birokrasi yang digembar-gemborkan, hanya sekadar wacana saja. “Belum menjadi gerakan perubahan,” pungkasnya.
‘’Praktik mafia honorer itu seperti orang yang buang angin, ada tapi tidak ada yang mau mengaku,” kata Zainun dihubungi wartawan, Kamis (17/5).
Bahkan, dia mensinyalir, praktek ini terjadi tidak hanya secara vertikal atau dari tingkat bawah hingga atas, namun juga horizontal yakni antarsesama daerah.
‘’Bahkan, tercipta tali temali yang bersifat vertical dan horinzontal. Vertical itu terjadi kerja sama antara daerah, provinsi dan pusat. Adapun horizontal itu terjadi antar daerah sendiri,’’ ungkap dia.
Menurutnya, praktek ini terjadi karena diduga ada kerjasama antara pegawai di pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi hingga pusat, dengan oknum pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Diakui Zainun, DPR sudah banyak mendengar adanya fenomena tersebut, namun tidak bisa mengurainya, membongkar sampai menghilangkan praktek tersebut. ‘’Kita tidak tahu mengurainya bagaimana, karena seperti orang buang angin, siapa orangnya kita tidak tahu,” kata dia.
Bahkan, lanjut dia, banyak korban yang tertipu, sudah bayar agar masuk Kategori I (KI), tapi ternyata tidak. Atau bayar agar masuk dari Kategori II ke KI.
“Kita dengar semua hal itu, tapi sangat sulit untuk membongkarnya,’’ ujar dia. Berdasarkan informasi yang masuk dan sepengetahuan dia, praktik tersebut terjadi tidak hanya di BKD dan BKN, tapi juga melibatkan pegawai di Pemkot, Pemda, Pemprov, dan pemerintah pusat. ‘’Mereka kerja bareng, tidak mungkin kalau hanya BKD atau BKN saja,” ungkapnya.
‘’Karena itu sulit untuk membongkarnya tanpa ada kemauan serius dari pemerintah pusat, dalam hal ini presiden dan menteri terkait,’’ tambah politisi PDI Perjuangan itu.
Ia prihatin, karena fenomena mafia honorer tersebut bisa mereduksi kualitas PNS yang diterima. ‘’Bagaimana PNS mau berkualitas, dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, karena begitu mereka diangkat langsung berpikir bagaimana caranya agar mengembalikan modal yang sudah keluar,’’ ujarnya.
Menurutnya, fenomena ini jelas membuktikan belum berjalannya reformasi birokrasi dengan baik seperti yang digembar-gemborkan pemerintah selama ini. Ia menilai reformasi birokrasi yang digembar-gemborkan, hanya sekadar wacana saja. “Belum menjadi gerakan perubahan,” pungkasnya.
Sumber: http://m.riaupos.co/?act=full&id=12536&kat=2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar